Pamekasan, 10 Februari 2026 – Ribuan buruh rokok dan pelaku usaha tembakau yang tergabung dalam Forum Petani Tembakau dan Buruh Pabrik Lokal Madura (FPBM) menggelar aksi unjuk rasa yang damai di halaman Kantor Pemkab Pamekasan, Jalan Kabupaten 107, pada hari Selasa (10/2). Massa yang datang dari berbagai kecamatan di Pamekasan dan sekitarnya menyuarakan keresahan mendalam terhadap sikap aparat penegak hukum (APH) yang dinilai sering melakukan razia terhadap industri rokok lokal tanpa prosedur yang jelas dan pendekatan yang humanis.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, peserta demo membentangkan sejumlah poster dan spanduk dengan pesan kritik terhadap kebijakan razia yang dianggap represif. Beberapa tulisan yang tertera antara lain “Jangan Hancurkan Mata Pencaharian Kita”, “Razia Bukan Solusi, Pendampingan Itu Jawabannya”, dan “Jaga Industri Tembakau Lokal Madura”. Massa juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan yang mengangkat tema kesatuan dan perlindungan sektor ekonomi lokal.
Salah satu orator dari FPBM, Kholili, dalam pidatonya menyampaikan bahwa razia yang dilakukan secara masif tanpa memperhatikan kondisi nyata industri rokok lokal berpotensi menghambat produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang telah menjadi tulang punggung ekonomi banyak keluarga di Madura. “Razia yang tidak humanis membuat banyak pabrik kecil dan menengah terancam berhenti beroperasi. Banyak unit produksi yang harus menghentikan aktivitas karena takut dikenai tindakan hukum, padahal mereka hanya berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga,” ujar Kholili di depan puluhan ribu massa yang berkumpul.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi ini dapat memicu meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di wilayah Pamekasan bahkan seluruh Pulau Madura. Menurut data yang diperoleh FPBM, sekitar ribuan keluarga di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tembakau – mulai dari petani yang menanam tanaman tembakau, pekerja di pabrik rokok lokal, hingga pedagang yang menjual produk hasil tembakau. “Kita tidak ingin tragedi sosial seperti yang pernah terjadi di NTT, di mana banyak pekerja kehilangan mata pencaharian akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat lokal, terulang di Madura,” tambahnya dengan nada tegas.
Kholili menegaskan bahwa massa tidak menentang razia secara keseluruhan terhadap industri rokok. Mereka mempersilahkan pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan razia guna menjaga mutu produk serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Namun, razia tersebut harus dibarengi dengan pembinaan serta pendampingan yang intensif agar petani tembakau dan buruh rokok lokal tetap bisa bertahan dan mengembangkan usaha tanpa terjerat persoalan hukum. “Kita butuh panduan jelas tentang standar produksi yang harus dipenuhi, bukan hanya tindakan penindasan yang membuat kita kesulitan untuk bertahan,” jelasnya.
Setelah pidato dari beberapa perwakilan massa selesai disampaikan, Nuapti Pamekasan Khalilurrahman muncul untuk memberikan tanggapan langsung kepada peserta demo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan rasa prihatin terhadap kondisi yang dihadapi oleh para petani dan buruh tembakau, serta memastikan bahwa aspirasi mereka akan disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat.
“Kami mendengar seluruh keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian. Mari kita lakukan tindak lanjut setelah demo ini berakhir – kita akan menggelar pertemuan bersama berbagai unsur, termasuk perwakilan FPBM, pemerintah kecamatan, dan stakeholder terkait, untuk menyusun langkah konkret dalam menghadap ke Jakarta. Tujuan kita adalah memastikan bahwa suara dari rakyat Madura didengar oleh pemerintah pusat dan kebijakan yang lebih proporsional dapat dibuat,” ujar Khalilurrahman dihadapan massa yang memberikan sambutan hangat.
Ia juga menambahkan bahwa pihak Pemkab Pamekasan akan segera membentuk tim khusus untuk menangani permasalahan industri tembakau lokal, dengan tujuan mencari titik temu antara kepatuhan terhadap peraturan nasional dan perlindungan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal. “Kita harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak – tidak hanya menjaga ketertiban hukum, tetapi juga memastikan bahwa ekonomi rakyat tetap dapat berkembang,” pungkasnya.
Setelah mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah daerah, massa memutuskan untuk mengakhiri aksi unjuk rasa dengan tetap menjaga ketertiban. Mereka berjanji akan mengikuti perkembangan tindak lanjut dari pihak Pemkab Pamekasan dan siap untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dalam rangka menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat nasional.
Beberapa perwakilan FPBM menyampaikan harapan bahwa pertemuan yang akan datang dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sektor tembakau lokal. “Kita berharap pemerintah pusat dapat memahami kondisi khusus di Madura dan membuat kebijakan yang lebih fleksibel serta mendukung perkembangan industri tembakau lokal yang legal dan berkualitas,” ujar salah satu perwakilan setelah demo berakhir.
(Gufron)
