Surabaya,Kondisi sambungan Jembatan Suramadu kembali menjadi perhatian serius setelah munculnya laporan kerusakan yang dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Mohammad Nasih Aschal, mendesak pemerintah pusat untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta perawatan optimal terhadap jembatan yang menjadi urat nadi penghubung antara Pulau Jawa dan Madura tersebut.
Ra Nasih, sapaan akrab Mohammad Nasih Aschal, menegaskan bahwa Jembatan Suramadu memiliki peran yang sangat vital, tidak hanya sebagai jalur utama mobilitas masyarakat, tetapi juga sebagai tulang punggung distribusi ekonomi antara kedua pulau. Ia mengungkapkan bahwa terdapat laporan mengenai retakan di beberapa bagian sambungan jembatan. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi serius mengganggu fungsi konstruksi jembatan jika tidak segera ditangani secara serius. Apalagi, volume kendaraan yang melintasi jembatan ini terus menunjukkan peningkatan signifikan setiap harinya, menambah beban pada struktur jembatan.
“Jembatan Suramadu ini adalah aset negara yang sangat berharga dan krusial bagi perekonomian serta kehidupan sosial masyarakat Jawa Timur, khususnya Madura,” ujar Ra Nasih. “Laporan adanya retakan pada sambungan jembatan ini bukan hal sepele. Ini adalah sinyal bahaya yang harus segera direspons agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari.”
Lebih lanjut, Ra Nasih menyoroti kebijakan penghapusan tarif tol Suramadu beberapa waktu lalu. Menurutnya, keputusan strategis tersebut seharusnya diikuti dengan perhatian yang jauh lebih serius terhadap aspek pemeliharaan dan perawatan jembatan. Ia mengkritik keras jika kebijakan tersebut tidak dibarengi dengan skema perawatan yang optimal dan berkelanjutan.
“Penghapusan tarif tol memang meringankan beban masyarakat, namun itu tidak boleh berarti kita abai terhadap kualitas infrastruktur,” tegasnya. “Jika tidak ada skema perawatan yang jelas dan memadai pasca-penghapusan tarif, maka justru akan berdampak buruk pada kondisi jembatan dalam jangka panjang. Infrastruktur publik harus tetap prima demi kepentingan bersama.”
Untuk itu, Ra Nasih mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan setiap kerusakan atau indikasi masalah pada infrastruktur publik, termasuk Jembatan Suramadu, agar respons dari pemerintah dapat lebih cepat dan tepat.
“DPRD Jawa Timur siap memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dengan instansi terkait. Kami berharap pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), segera menyusun langkah-langkah perbaikan yang komprehensif,” kata Ra Nasih. “Keselamatan pengguna jalan adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Jembatan Suramadu harus tetap aman dan berfungsi optimal untuk generasi sekarang dan mendatang.”
(red)
