JAKARTA – Belakangan ini, isu seputar kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, khususnya terkait pengelolaan keuangan negara dan pajak, kembali menjadi sorotan. Sebuah fenomena yang menarik sekaligus mengkhawatirkan mulai muncul: gerakan “stop bayar pajak”. Gerakan ini, yang mungkin terdengar ekstrem, bukanlah sekadar ekspresi kemarahan atau keluhan sesaat. Lebih dari itu, ia adalah sinyal kuat dari adanya ketidakpuasan mendalam, pertanyaan-pertanyaan fundamental yang belum terjawab, dan tuntutan akan transparansi yang lebih besar dari masyarakat.
Fenomena “stop bayar pajak” ini bukanlah persoalan angka semata. Ia mencerminkan adanya erosi kepercayaan publik terhadap sistem yang ada. Masyarakat mulai mempertanyakan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan dana pajak yang mereka setorkan. Isu-isu korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh sebagian oknum pejabat seringkali menjadi pemicu utama menurunnya tingkat kepercayaan ini, sehingga memicu reaksi yang lebih radikal dari sekadar keluhan di media sosial.
Namun, di sisi lain, pajak adalah tulang punggung esensial bagi kelangsungan layanan publik. Dana yang terkumpul dari pajak adalah sumber utama pembiayaan infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi lainnya. Pajak juga yang membiayai sektor pendidikan, mulai dari pembangunan sekolah, gaji guru, hingga penyediaan fasilitas belajar. Demikian pula dengan sektor kesehatan, di mana pembangunan rumah sakit, pengadaan alat medis, hingga program jaminan kesehatan bergantung pada kontribusi pajak dari seluruh warga negara. Singkatnya, segala bentuk pelayanan dan fasilitas yang dinikmati masyarakat sehari-hari sebagian besar berdiri dari kontribusi bersama melalui pajak.
Oleh karena itu, persoalan ini bukan hanya sekadar memilih antara “bayar atau tidak bayar” pajak. Isu yang jauh lebih penting dan mendasar adalah: Apakah sistem perpajakan dan pengelolaan keuangan negara sudah berjalan dengan adil? Apakah pelayanan publik yang diberikan sudah bersih dari praktik KKN? Dan yang tak kalah penting, apakah penegakan hukum dan regulasi diterapkan secara konsisten tanpa pandang bulu?
Gerakan dan kritik dari masyarakat, betapapun kerasnya, adalah hak yang sah dalam negara demokrasi. Kritik tersebut merupakan mekanisme kontrol sosial yang esensial. Evaluasi sistem dan kinerja pemerintah adalah suatu keharusan yang perlu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Dan yang paling krusial, transparansi dalam setiap aspek pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, adalah kewajiban mutlak yang harus diemban oleh pemerintah.
Dalam mencari jalan keluar dari kebuntuan ini, solusi terbaik selalu berada di tengah, jauh dari ekstremitas. Pendekatan yang paling efektif adalah melalui dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat. Dialog ini harus dibarengi dengan komitmen serius untuk melakukan perbaikan sistem secara menyeluruh, serta menegakkan akuntabilitas pada setiap level pemerintahan. Pendekatan ini adalah jalan menuju perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar saling menekan atau menyalahkan.
Karena sebuah negara yang kuat bukanlah negara di mana rakyatnya diam membisu, menerima apa adanya tanpa bertanya. Negara yang kuat adalah negara di mana rakyat dan pemerintah sama-sama memiliki kemauan dan komitmen untuk berbenah, saling mengingatkan, dan bekerja sama demi mencapai tujuan bersama: kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Saatnya membangun kembali kepercayaan dengan tindakan nyata, bukan hanya janji.
(*)
