3 Desember 2025.Sleman, DI Yogyakarta – Padang Pariaman berduka, namun roda pemerintahan terus berputar. Ironisnya, di saat ribuan warganya masih berjuang di tengah lumpur dan reruntuhan akibat banjir bandang dan longsor, sejumlah anggota DPRD Padang Pariaman dari Komisi I dan IV justru memilih terbang ke Sleman, DI Yogyakarta, untuk menjalankan agenda kunjungan kerja (kunker) ke Pemkab Sleman pada Selasa (2/12/2025).
Keputusan ini bukan hanya sekadar kontroversial, namun juga menorehkan luka mendalam bagi masyarakat yang tengah dilanda musibah. Di tengah keterbatasan akses, minimnya bantuan, dan trauma mendalam, kehadiran para wakil rakyat di tengah-tengah mereka tentu akan memberikan suntikan semangat dan harapan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, mencoba meredam amarah publik dengan dalih bahwa kunker ini sudah terjadwal dan dibahas dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Ia juga mengklaim bahwa pihaknya telah turun membantu pasca-bencana.
“Pasca-bencana kami sudah turun membantu. Kunjungan ini tetap berjalan karena sudah terjadwal dan dibahas sejak awal,” ujarnya kepada wartawan di Sleman.
Namun, logika ini sulit diterima akal sehat. Bencana alam adalah situasi force majeure yang seharusnya mengesampingkan segala agenda rutin. Mempertahankan kunker dengan alasan sudah terjadwal adalah bentuk ketidakpekaan dan kurangnya rasa tanggung jawab terhadap amanah rakyat.
Lebih dari sekadar kunjungan dinas, kunker ini mencerminkan jurang pemisah antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Di saat masyarakat berjuang untuk bertahan hidup, para wakil rakyat justru asyik mencari “referensi kebijakan” di daerah lain. Ini adalah potret buram dari sistem perwakilan yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya.
Publik pun tak tinggal diam. Kecaman dan kritik pedas membanjiri media sosial, mempertanyakan nurani dan moralitas para wakil rakyat tersebut. Tagar #DPRDTidakPeka dan #PadangPariamanBerkabung menggema di dunia maya, menjadi simbol kekecewaan dan kemarahan masyarakat.
Kunker DPRD Padang Pariaman di tengah bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh wakil rakyat di Indonesia. Bahwa kekuasaan dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Bahwa kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama, terutama di saat-saat sulit seperti ini.
Rumah-rumah warga hancur diterjang banjir bandang di Padang Pariaman. Sumber: BPBD Padang Pariaman
(red)
