Di sebuah ruangan yang steril, jauh dari hiruk-pikuk jalanan atau ketegangan ruang interogasi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri tegak. Di sekelilingnya bukan peta operasi penangkapan buronan kelas kakap, melainkan barisan staf dapur berseragam rapi lengkap dengan masker dan sarung tangan. Ini bukan adegan sinetron tentang alih profesi. Ini adalah wajah baru institusi kepolisian kita hari ini.
Di negeri yang luas ini, tugas “melindungi dan mengayomi” tampaknya telah mengalami pergeseran makna yang radikal. Seragam cokelat yang dulu identik dengan ketegasan penegakan hukum, kini harus berbagi ruang dengan aroma nasi pulen dan sayur mayur. Sebuah gambaran yang tak terbayangkan beberapa tahun yang lalu, kini menjadi kenyataan yang terpampang di depan mata publik.
Angka itu terpampang jelas dan tak main-main: 1.147 DAPUR. Bukan satu atau dua kantin kejujuran, melainkan lebih dari seribu unit dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini berada di bawah kendali Polri. Bahkan, targetnya akan digenjot hingga 1.500 unit ke depannya. Ini adalah operasi logistik raksasa yang melibatkan perencanaan, sumber daya manusia, dan anggaran yang tidak sedikit—ironisnya, dijalankan oleh institusi yang seharusnya sibuk membedah berkas perkara, bukan menu makan siang.
Fenomena ini memantik satir tajam yang tak bisa dihindarkan. Ketika rakyat berteriak menuntut keadilan yang seringkali berjalan lambat—atau bahkan mandek di tengah jalan—aparat justru terlihat “gercep” (gerak cepat) menyalakan kompor dan mengatur takaran bumbu. Seolah ada SOP baru tak tertulis yang berlaku: “Jika kasus hukummu belum selesai, bersabarlah. Penyidiknya mungkin sedang sibuk memastikan takaran gizi di dapur sebelah.”
Pertanyaan yang muncul adalah: seberapa jauh alokasi sumber daya yang dialihkan untuk program ini berdampak pada kapasitas kepolisian dalam menangani tugas intinya? Ketika ribuan personel terlibat dalam pengelolaan dapur, apakah ini mengurangi jumlah tenaga yang bisa ditempatkan di lapangan untuk menjaga keamanan dan menuntaskan kasus-kasus kriminal?
“Tunggu, semua sedang diracik,” mungkin begitu kelakar satir yang bisa kita bayangkan saat publik menanyakan perkembangan kasus-kasus besar yang terjebak mangkrak. Tentu, tidak ada yang salah dengan memberi makan. Ini adalah tugas mulia yang mencerminkan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar dari kehidupan bermasyarakat. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang bisa menyentuh hati setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.
Namun, hal ini menjadi ANOMALI ketika tugas mulia ini mengambil porsi sorotan—dan kemungkinan besar sumber daya yang signifikan—yang seharusnya dialokasikan untuk fungsi utama lembaga penegak hukum. Apakah kita sedang menyaksikan lahirnya doktrin baru yang tak tertulis: Keamanan Berbasis Gizi?
Apakah ketertiban masyarakat tidak lagi dicapai melalui kepastian hukum yang tegak, melainkan melalui perut yang kenyang? Atau mungkin, ini adalah strategi preventif yang diharapkan bisa memadamkan potensi kriminalitas dengan cara memadamkan rasa lapar di kalangan masyarakat? Meskipun logika ini terdengar masuk akal pada permukaan, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa masalah kriminalitas tidak hanya muncul karena faktor ekonomi atau kelaparan, melainkan juga akibat dari lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan yang belum optimal.
MENYALAKAN API YANG BENAR 🔥
Visualisasi para jenderal kepolisian yang biasanya terlihat memimpin operasi penegakan hukum, kini terlihat meninjau dapur, memastikan panci mengepul tepat waktu dan makanan disajikan dengan higienis, menghadirkan kontradiksi visual yang menggelitik sekaligus miris. Publik dipaksa menonton drama di mana konsep “melayani masyarakat” diterjemahkan secara harfiah menjadi “menyajikan makanan”.
Di balik asap dapur MBG yang membumbung tinggi dan aroma makanan yang menggugah selera, ada asap lain yang tak boleh kita lupakan dan harus terus menjadi perhatian utama:
Asap dapur rakyat kecil yang masih sulit mengepul karena beban ekonomi yang terhimpit akibat inflasi dan kesulitan dalam mendapatkan penghasilan yang layak.
Asap dari “kebakaran” ketidakadilan yang belum padam, di mana kasus-kasus korupsi besar, pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan organisasi masih seringkali berjalan dengan lambat atau bahkan tak menemukan titik terang.
Kita tentu berharap, semangat yang sama dalam mengelola ribuan dapur MBG ini—dengan efisiensi, ketelitian, dan komitmen yang tinggi—akan berbanding lurus dengan semangat membersihkan institusi kepolisian dari praktik kotor dan korupsi. Jangan sampai kompor MBG menyala terang benderang dengan api biru yang stabil dan konsisten, sementara “api” integritas dan keberanian untuk memberantas mafia hukum, korupsi, dan kejahatan berat justru meredup dan hampir padam.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya butuh perut yang kenyang. Rakyat butuh RASA AMAN yang sesungguhnya. Dan rasa aman itu tidak datang dari satu bungkus nasi kotak yang diberikan secara gratis, melainkan dari kepastian bahwa hukum tegak lurus, berlaku sama untuk semua orang tanpa pandang bulu, dan mampu menyambar pelaku kejahatan dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan penyajian makan siang gratis hari ini.
(*)
