Polda -Bengkulu menerima kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI dalam rangka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Kamis (11/12/2025). Kegiatan dipusatkan di Aula Rupatama Awaloedin Djamin Polda Bengkulu pada pukul 12.00 WIB, yang dihadiri oleh pejabat utama berbagai lembaga penegak hukum di provinsi tersebut.
Kedatangan rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. disambut langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Mardiyono, S.I.K., M.Si., bersama Kajati Bengkulu, Kepala BNN Provinsi Bengkulu, Pj. Irwasda Polda Bengkulu, Asintel Kejati Bengkulu, serta seluruh Pejabat Utama Polda Bengkulu. Kedatangan delegasi parlemen ini dianggap penting sebagai wujud fungsi pengawasan yang terprogram terhadap lembaga penegak hukum di daerah.
“Kami sangat menyambut baik kunjungan Komisi III DPR RI. Ini adalah kesempatan bagus bagi kami untuk menyampaikan secara transparan mengenai berbagai upaya yang kami lakukan dalam penegakan hukum, serta mendapatkan masukan berharga dari pihak parlemen,” ujar Irjen Pol. Mardiyono dalam sambutannya.
Rapat kerja menghadirkan bukan hanya Kapolda Bengkulu beserta Wakapolda, Plt. Irwasda, dan seluruh Pejabat Utama Polda Bengkulu, tetapi juga Kapolres jajaran dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Hadir pula mitra kerja utama Komisi III, yaitu Kejaksaan Tinggi Bengkulu bersama para Kajari se-Provinsi, serta BNN Provinsi Bengkulu bersama Kepala BNN Kabupaten/Kota. Kehadiran berbagai lembaga ini dimaksudkan untuk memastikan diskusi yang komprehensif dan terintegrasi.
Selama acara yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, pembahasan terfokus pada beberapa poin kunci yang menjadi wewenang Komisi III DPR RI, yaitu situasi penegakan hukum di Provinsi Bengkulu, realisasi dan pelaksanaan anggaran tahunan masing-masing institusi, serta langkah-langkah strategis yang dilaksanakan untuk mendukung stabilitas hukum, HAM, dan keamanan masyarakat.
Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T. selaku ketua rombongan, menyampaikan bahwa kunjungan reses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kinerja lembaga penegak hukum, terutama terkait penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat dan implementasi Undang-Undang tentang Aparatur Penegak Hukum (APH). Dia menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan terhindar dari tumpang tindih tugas.
“Kita perlu memastikan bahwa aparatur penegak hukum bekerja secara sinergis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komisi III akan terus memantau kinerja semua lembaga terkait untuk memastikan bahwa tujuan penegakan hukum yang adil dan tegas tercapai,” ungkap Sari Yuliati.
Dalam diskusi, Kapolda Bengkulu menyampaikan beberapa pencapaian dalam penegakan hukum selama tahun 2025, antara lain penurunan angka kejahatan kekerasan, penangkapan pelaku narkoba dalam jumlah yang signifikan, dan penyelesaian beberapa kasus korupsi di level daerah. Dia juga mengakui adanya tantangan, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta kebutuhan peningkatan kapasitas personel.
Selain itu, Kajati Bengkulu menyampaikan laporan mengenai proses penuntutan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan, sedangkan Kepala BNN Provinsi Bengkulu membahas upaya penanggulangan narkoba melalui pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penindakan. Semua laporan tersebut kemudian dibahas bersama untuk menemukan solusi bersama terhadap berbagai masalah yang dihadapi.
Pada akhir acara, kedua pihak sepakat untuk menjadikan koordinasi ini sebagai rutinan, serta memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih sering antara Komisi III DPR RI dan lembaga penegak hukum di Provinsi Bengkulu. Komisi III juga memberikan masukan terkait perbaikan kinerja APH, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik.
“Kami berharap hasil diskusi hari ini dapat menjadi landasan untuk perbaikan kinerja penegakan hukum di Bengkulu. Komisi III akan terus mendukung upaya semua lembaga untuk menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan adil,” tutup Sari Yuliati sebelum rombongan beranjak kembali.
(red)
