BANDA ACEH – Aliansi Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) mengangkat suara tegas terkait penanganan bencana di Aceh yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politis. Melalui konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/12/25) di Direktorat Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, mahasiswa lintas fakultas menyampaikan sikap dan rekomendasi strategis, dengan menekankan pentingnya mengembalikan fokus penyelesaian kebencanaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kepentingan korban terdampak.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi terbuka dan surat terbuka yang sebelumnya dirilis oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) USK, sekaligus menjadi ruang konsolidasi mahasiswa untuk merespons dinamika penanganan bencana hidrometeorologi yang terus berulang di Provinsi Aceh. Hadir dalam acara tersebut perwakilan BEM dari Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, serta Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) USK – menegaskan keseriusan mahasiswa dalam menangani persoalan kebencanaan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Ammar Malik Nabil: “Narasi Bencana Jangan Digeser ke Kepentingan Politik”
Koordinator Aliansi Mahasiswa USK sekaligus juru bicara, Ammar Malik Nabil, dalam pernyataannya menegaskan bahwa penanganan pascabencana di Aceh tidak hanya menghadapi tantangan teknis di lapangan, tetapi juga persoalan struktural yang berpotensi menghambat proses pemulihan masyarakat. Salah satu isu krusial yang disoroti adalah kecenderungan penggiringan narasi kebencanaan ke arah kepentingan politik tertentu.
“Isu kebencanaan seharusnya ditempatkan sebagai persoalan kemanusiaan yang membutuhkan tanggapan cepat dan terpadu. Namun dalam praktiknya, kami melihat adanya kecenderungan pengalihan narasi ke isu-isu politik yang justru mengaburkan urgensi pemulihan masyarakat terdampak. Hal ini tidak hanya memperlambat proses penyelesaian, tetapi juga berpotensi menciptakan kesenjangan dan konflik di tengah masyarakat yang sedang dalam kesulitan,” ujar Ammar.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa USK juga mengungkapkan kekhawatiran terkait indikasi penyalahgunaan fasilitas dan bantuan negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi masyarakat terdampak, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme penyaluran bantuan pascabencana yang seharusnya berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi.
Kritik Terhadap Minimnya Pengawasan Harga Barang di Wilayah Terdampak
Mahasiswa juga mengkritisi minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap fluktuasi harga barang di wilayah terdampak bencana, baik untuk kebutuhan pokok maupun makanan olahan. Ketiadaan pengawasan yang memadai dinilai berdampak langsung pada meningkatnya beban ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang tengah dalam fase pemulihan pascabencana.
“Setelah bencana melanda, masyarakat sudah harus menghadapi kerusakan rumah dan kehilangan mata pencaharian. Padahal, justru di saat seperti ini mereka harus menghadapi kenaikan harga barang yang tidak masuk akal. Ketiadaan pengawasan dari pihak berwenang membuat kondisi mereka semakin sulit, padahal ini adalah hak dasar yang harus dilindungi,” jelas salah satu perwakilan BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Desakan Pembentukan Tim Khusus yang Bertanggung Jawab Langsung kepada Presiden
Dalam konteks tersebut, Aliansi Mahasiswa USK kembali menegaskan rekomendasinya kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk Tim Khusus Percepatan Penanganan dan Pemulihan Bencana Alam Hidrometeorologi Sumatera. Tim khusus tersebut diharapkan ditunjuk langsung oleh Presiden, bertanggung jawab serta berada di bawah pengawasan langsung kepala negara, dan diberikan kewenangan kuat dalam mengoordinasikan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Tugas utama yang diemban tim khusus ini antara lain:
- Mengawasi distribusi bantuan pascabencana secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan bantuan tepat sasaran ke tangan masyarakat yang membutuhkan
- Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang esensial di wilayah terdampak
- Mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang rusak akibat bencana
- Mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara berkelanjutan
- Menyusun kebijakan pencegahan bencana jangka panjang yang sesuai dengan kondisi geografis dan sosial budaya Aceh
“Kita membutuhkan sebuah mekanisme yang bebas dari pengaruh kepentingan tertentu dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan cepat. Tim khusus yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai kekurangan yang terjadi dalam penanganan bencana selama ini,” tegas Ammar.
Ajakan untuk Kembali ke Nilai Solidaritas dan Kemanusiaan
Di akhir pernyataannya, Aliansi Mahasiswa USK mengajak seluruh elemen bangsa – mulai dari pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum – untuk bersama-sama mengembalikan fokus penanganan bencana pada nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas sosial, dan kepentingan korban terdampak. Mahasiswa menekankan pentingnya menghindari segala bentuk narasi maupun tindakan yang berpotensi memecah belah masyarakat, serta mendorong proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
“Kita harus menyadari bahwa bencana tidak memandang latar belakang politik atau kelompok sosial. Oleh karena itu, tanggapan kita juga harus bersifat inklusif dan berbasis pada keprihatinan terhadap sesama. Mari kita jadikan setiap kejadian bencana sebagai momentum untuk memperkuat tali persaudaraan dan membangun Aceh yang lebih tangguh dan sejahtera,” pungkas Aliansi Mahasiswa USK dalam pernyataan bersama.
(red)
