SURABAYA – Sebuah isu dugaan permintaan uang sebesar Rp15 juta sebagai syarat untuk membebaskan seseorang dari proses hukum di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendadak viral di media sosial. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu perhatian luas publik, menimbulkan berbagai spekulasi liar serta pertanyaan besar di tengah masyarakat mengenai integritas institusi penegak hukum.
Menanggapi berita yang beredar dan meresahkan tersebut, pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dengan tegas memastikan bahwa tudingan tersebut tidak benar alias hoaks. Kepolisian menekankan bahwa tidak pernah ada praktik permintaan uang atau “tebusan” dalam penanganan perkara, sebagaimana yang ramai diperbincangkan dan disebarkan di berbagai platform digital.
Klarifikasi ini mencuat setelah pemberitaan yang dimuat oleh salah satu media online, Wartapertiwi, mengangkat isu dugaan adanya sejumlah uang yang disebut-sebut sebagai syarat untuk menghentikan proses hukum. Narasi tersebut kemudian berkembang secara eksponensial, menyebar di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet, menciptakan persepsi negatif terhadap proses hukum di wilayah tersebut.
Polisi Tegaskan Tak Ada Jual Beli Perkara
Perwakilan kepolisian yang berwenang menyampaikan bahwa seluruh proses hukum yang ditangani oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Setiap tahapan dalam penanganan perkara, mulai dari proses pemeriksaan awal, pengumpulan bukti, hingga penetapan status hukum seseorang, diklaim dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, apalagi transaksi uang.
“Tidak ada permintaan uang seperti yang dituduhkan. Informasi tersebut tidak benar dan kami pastikan hoaks,” tegas sumber internal kepolisian saat dikonfirmasi. Pihak kepolisian juga menegaskan komitmen mereka untuk menindak tegas apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran oleh oknum anggota. Namun, hingga saat ini, tidak ada bukti konkret ataupun laporan resmi yang valid yang mendukung tudingan adanya permintaan uang tersebut.
Imbauan Bijak Bermedia Sosial dan Saluran Pengaduan
Ramainya isu ini menjadi pengingat pentingnya kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menerima serta menyebarkan informasi di era digital. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh kabar yang belum terverifikasi kebenarannya, apalagi jika informasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan publik atau mencemarkan nama baik.
Isu yang belum terbukti kebenarannya dapat berdampak serius, baik terhadap nama baik institusi kepolisian yang sedang berupaya membangun kepercayaan publik, maupun individu yang disebut-sebut dalam pemberitaan. Oleh karena itu, publik diminta untuk senantiasa memastikan kebenaran dan validitas informasi sebelum membagikannya kepada khalayak yang lebih luas.
Di sisi lain, kepolisian juga membuka seluas-luasnya ruang pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki bukti kuat terkait dugaan pelanggaran hukum oleh aparat. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi komitmen utama Polres Pelabuhan Tanjung Perak dalam setiap penegakan hukum. Dengan klarifikasi resmi ini, isu “Rp15 juta untuk bebas” diharapkan dapat diredam dan ditegaskan sebagai kabar yang tidak benar. Proses hukum di wilayah Tanjung Perak dipastikan tetap berjalan sesuai aturan, tanpa intervensi maupun praktik transaksional yang merugikan masyarakat dan mencoreng nama baik institusi.
(H.niman)
