Jakarta, 25 Desember 2025 — Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengumumkan pelaksanaan Operasi Pengamanan Terpadu untuk periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), dengan komitmen penuh untuk menjamin keamanan, kelancaran, dan kenyamanan masyarakat dalam setiap aktivitas pelayaran di seluruh wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya ini, TNI AL bekerja sinergis erat dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta sejumlah instansi maritim terkait termasuk Badan Pengawas Transportasi Laut (Bapelitbanglah), Kantor Stasiun Operasi Pelabuhan (KSOP) se-Indonesia, dan pemerintah daerah setempat.
Pembentukan kerjasama ini diumumkan dalam rapat koordinasi transportasi laut yang diadakan di Gedung Pusat TNI AL, Jakarta Pusat, yang dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai institusi terkait. Antara lain, Asisten Operasi (Asops) Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan, Panglima Komando Lintas Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Rudhi Aviantara, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Bapak Mahsyhud, Direktur Kelautan dan Pelayaran (KPLP) Hendri Ginting, Kepala KSOP Tanjung Priok Heru Widada, serta perwakilan dari pelaku usaha transportasi laut dan asosiasi operator pelabuhan se-Indonesia.
Dalam pidatonya pada acara tersebut, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan menjelaskan bahwa kolaborasi antara TNI AL dan Kemenhub merupakan bagian penting dari upaya memastikan keamanan sistem transportasi laut selama momen Nataru. “Kerjasama kami tidak hanya sebatas koordinasi administratif, melainkan juga mencakup langkah konkrit seperti melakukan familiarisasi terhadap seluruh operator pelabuhan dan penyedia jasa transportasi laut terkait dengan persyaratan teknis, administratif, dan keamanan yang harus dipenuhi sebelum masa libur tiba,” ujarnya. Selain itu, pihaknya telah mengaktifkan sistem pemantauan kapal berbasis teknologi yaitu Vessel Monitoring System (VMS) yang terintegrasi antara Puskodal TNI AL dan Puskodal Kemenhub. Hal ini memungkinkan pihak berwenang untuk memantau pergerakan setiap kapal yang beroperasi di perairan Indonesia secara real-time, mulai dari kapal penumpang, kapal barang, hingga kapal nelayan skala kecil.
“Melalui sistem pemantauan yang terpadu ini, kita dapat mengantisipasi terjadinya kemacetan pelayaran di jalur lintas laut strategis, mendeteksi potensi risiko kecelakaan, serta mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan yang mungkin mengganggu keamanan dan kelancaran pelayaran,” tambah Asops Kasal. Selain pemantauan, TNI AL juga menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana keselamatan serta kesehatan di setiap kapal yang akan beroperasi selama Nataru. Pemeriksaan mencakup kelengkapan alat keselamatan seperti pelampung, rakit penyelamatan, kapal penyelamat, serta kondisi fasilitas kesehatan yang harus siap menangani berbagai kondisi darurat pada penumpang maupun awak kapal. “Kami juga memastikan bahwa seluruh awak kapal telah memiliki sertifikasi yang sah dan telah melalui pelatihan penanganan keadaan darurat yang sesuai dengan standar internasional,” jelasnya.
Untuk mendukung operasi pengamanan ini, TNI AL telah menyiagakan sejumlah Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dengan berbagai jenis dan fungsi, yang akan ditempatkan di pelabuhan-pelabuhan strategis yang menjadi titik kepadatan arus penumpang dan barang selama Nataru. Di antaranya adalah Pelabuhan Tanjung Priok (Jakarta), Pelabuhan Sunda Kelapa (Jakarta), Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya), Pelabuhan Belawan (Medan), Pelabuhan Makassar (Sulawesi Selatan), Pelabuhan Padang Bai (Bali), dan Pelabuhan Sorong (Papua Barat). Setiap KRI yang ditempatkan akan dibekali dengan personel yang ahli dalam bidang keselamatan pelayaran, penyelamatan, dan penanganan darurat, serta dilengkapi dengan alat bantu medis dan peralatan penyelamatan yang memadai.
Operasi Pengamanan Terpadu Nataru 2025-2026 dijadwalkan berlangsung selama 14 hari penuh, mulai dari tanggal 18 Desember 2025 (H-7 sebelum Hari Natal) hingga tanggal 7 Januari 2026 (H+7 setelah Tahun Baru). Durasi yang cukup panjang ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan arus mudik yang terjadi lebih awal dari jadwal maupun peningkatan volume pelayaran pasca-perayaan Tahun Baru. Pelaksanaan operasi ini merupakan implementasi langsung dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, khususnya terkait tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam konteks ini, TNI AL berperan dalam membantu pemerintah dalam mengamankan pelayaran, menjaga kelancaran sistem transportasi laut, serta memberikan perlindungan kepada warga negara yang menggunakan jasa transportasi laut selama periode libur Nataru.
Direktur Jenderal Hubla Kemenhub Bapak Mahsyhud dalam kesempatan yang sama mengapresiasi komitmen dan dukungan yang diberikan oleh TNI AL dalam menjaga keamanan pelayaran Nataru. “Sinergi antara Kemenhub dan TNI AL telah terbukti efektif dalam menangani berbagai tantangan di sektor transportasi laut selama beberapa tahun terakhir. Pada momen Nataru kali ini, kami telah melakukan persiapan menyeluruh mulai dari pengaturan jadwal keberangkatan kapal, peningkatan frekuensi pelayaran pada rute-rute yang menjadi prioritas, hingga pemantauan ketersediaan tiket untuk mencegah praktik pemalsuan dan penimbunan tiket oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. Kemenhub juga telah mengkoordinasikan dengan seluruh operator pelabuhan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik di area pelabuhan, seperti penambahan loket informasi, area istirahat yang nyaman, serta layanan kesehatan dasar untuk penumpang.
Selain itu, untuk memastikan koordinasi yang efektif di tingkat daerah, TNI AL telah membentuk tim koordinasi khusus di setiap Komando Lintas Militer (Kolinlamil) yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Kolinlamil I/Bukit Barisan, Kolinlamil II/Teluk Jakarta, Kolinlamil III/Sunda Kelapa, Kolinlamil IV/Hasanuddin, hingga Kolinlamil V/Bhakti Wira Bhaskara. Tim koordinasi ini akan berperan sebagai pusat informasi dan pengendalian operasional di daerah, serta menangani segala bentuk laporan dan permintaan bantuan yang datang dari masyarakat maupun pihak pelayaran. Masyarakat yang membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian terkait keamanan pelayaran dapat menghubungi layanan darurat maritim melalui nomor hotline yang telah disediakan, yaitu 118 untuk layanan darurat laut yang dikelola oleh Kemenhub dan TNI AL, serta 110 untuk layanan kepolisian jika menemukan aktivitas yang mencurigakan di area pelabuhan atau sekitarnya.
Pangkolinlamil Laksda TNI Rudhi Aviantara menambahkan bahwa TNI AL juga telah melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Darat (AD) dan TNI Angkatan Udara (AU) untuk mendukung operasi pengamanan ini, terutama dalam hal pemantauan udara terhadap pergerakan kapal dan penanganan situasi darurat yang membutuhkan dukungan dari udara maupun darat. “Kami juga bekerja sama dengan kepolisian untuk menjaga keamanan di area darat pelabuhan, sehingga seluruh proses keberangkatan dan kedatangan penumpang dapat berjalan dengan lancar dan aman,” jelasnya.
Dalam penutupan rapat koordinasi, Asops Kasal Laksda TNI Yayan Sofiyan menegaskan bahwa TNI AL siap memberikan kontribusi maksimal untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat selama libur Nataru. “Dengan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, kami yakin bahwa Operasi Pengamanan Terpadu Nataru 2025-2026 akan berjalan dengan sukses. Semoga seluruh masyarakat Indonesia dapat merayakan momen spesial Natal dan Tahun Baru dengan penuh kedamaian, serta melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.
(red)
