Bayangkan saja: pagi hari, buru-buru siap berangkat kerja, starter motor kendaraan dipencet… tapi bukan suara mesin yang terdengar, melainkan pemberitahuan yang menyatakan: “Data Anda diblokir.” Aktivitas harian langsung terhenti – bukan karena kerusakan teknis pada kendaraan, tapi karena masalah administrasi yang tak terduga.
Intinya sederhana namun pahit untuk dicerna: negara saat ini tengah menegakkan kepatuhan pajak dengan cara yang dianggap paling tegas – melalui tindakan blokir hingga penghapusan data secara permanen. Namun pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah pendekatan yang terkesan “hukuman dulu, edukasi belakangan” ini benar-benar menjadi solusi jangka panjang dalam mengelola tata kelola negara? Atau justru akan membuat jarak antara warga dengan pemerintah semakin lebar?
Perlu ditegaskan bahwa permasalahan ini bukan soal siapa saja pejabat yang menjalankan kebijakan. Ini adalah persoalan mendasar terkait cara berpikir dalam merancang dan mengelola sistem publik yang ada.
Ketika aturan ditegakkan dengan ancaman sanksi maksimal, konsekuensinya memang terlihat jelas di permukaan: tingkat kepatuhan mungkin akan mengalami kenaikan. Namun di balik itu, risiko yang tak kalah penting adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Dalam manajemen publik, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal dan sulit diperoleh. Tanpa adanya trust yang kuat, bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik sekalipun akan terasa oleh masyarakat sebagai bentuk tekanan, bukan sebagai pelayanan yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama.
Di titik ini, kita perlu bersikap jujur terhadap realitas yang terjadi: konflik yang sering muncul antara warga dan negara jarang sekali berasal dari perbedaan niat, melainkan lebih banyak disebabkan oleh cara pendekatan yang digunakan. Banyak orang yang tidak patuh terhadap peraturan bukan karena sengaja ingin menantang otoritas, melainkan karena mereka merasa bingung dengan prosedur yang ada, terlalai karena kurangnya informasi yang jelas, atau merasa bahwa sistem yang berlaku tidak dirancang untuk memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban. Ketika respons dari pihak berwenang langsung berupa blokir atau sanksi berat, pesan yang diterima oleh masyarakat bukanlah “ayo kita jadi lebih tertib bersama”, melainkan “kami akan menghukum Anda jika tidak patuh”.
Maka, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kondisi ini?
Kepemimpinan publik tidak hanya sebatas membuat aturan yang keras dan tegas. Lebih dari itu, ia berkaitan dengan kemampuan untuk membaca perilaku masyarakat secara mendalam dan mendesain sebuah sistem yang mampu membuat orang ingin patuh secara sukarela, bukan sekadar takut akan konsekuensi jika melanggar. Di dunia manajemen modern, ini adalah perbedaan mendasar antara compliance berbasis fear (kepatuhan karena rasa takut) dan compliance berbasis engagement (kepatuhan karena terlibat dan merasa diperhatikan).
Sistem publik yang dianggap matang biasanya memiliki tiga lapisan perlindungan dan penegakan aturan yang terstruktur: tahap edukasi untuk memberikan pemahaman yang jelas, tahap peringatan sebagai kesempatan koreksi, dan baru kemudian tahap sanksi bagi mereka yang tetap tidak patuh. Ketika kebijakan langsung melompat ke tahap sanksi ekstrem tanpa melalui tahapan sebelumnya, kita perlu mengajukan pertanyaan krusial: apakah desain kebijakan tersebut sudah secara matang mempertimbangkan psikologi publik? Ataukah kita terlalu fokus pada aspek kontrol semata?
Di sinilah persoalan yang awalnya terlihat sebagai isu politik bertransformasi menjadi insight penting dalam manajemen publik: Apakah kita sedang membangun sistem yang adaptif dan berpusat pada kebutuhan manusia (human-centered)? Atau justru mengembangkan sistem yang kaku dan hanya bereaksi secara mekanis terhadap setiap pelanggaran?
Sebagai ruang analisis publik, kita perlu menjauhi pola berpikir yang membuat kita terjebak dalam kubu pro atau kontra terhadap kebijakan tertentu. Yang jauh lebih relevan adalah melakukan pembedahan mendalam terhadap pola kerja sistem yang ada, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci seperti:
- Bagaimana komunikasi terkait kebijakan disampaikan kepada masyarakat? Apakah informasi yang diberikan jelas, mudah diakses, dan komprehensif?
- Apakah ada mekanisme keberatan atau banding yang transparan dan mudah diakses bagi warga yang merasa mendapatkan tindakan yang tidak adil?
- Seberapa mudah bagi warga untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan dalam administrasi mereka, sebelum harus menghadapi sanksi yang berat?
Karena pada akhirnya, kualitas sebuah negara tidak diukur dari seberapa keras hukuman yang bisa diberikan kepada pelanggar aturan. Yang menjadi tolok ukur utama adalah seberapa cerdas dan manusiawi desain sistem yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
Sekarang saya lempar pertanyaan ini kepada Anda: Menurut Anda, pendekatan blokir otomatis yang saat ini diterapkan akan benar-benar meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban administrasi dan pajak? Atau justru akan memperlebar jarak antara warga dengan pemerintah?
Mari kita bahas hal ini dengan kepala dingin dan sikap terbuka – bukan untuk saling menyerang atau menyalahkan satu sama lain, melainkan untuk bersama-sama memahami bagaimana kebijakan publik seharusnya dirancang agar lebih efektif dan diterima oleh masyarakat.
Jika diskusi yang menyentuh aspek perancangan kebijakan dan manajemen publik seperti ini terasa relevan bagi Anda, ikuti terus perkembangan analisis kita. Kita tidak sedang mengejar popularitas yang hanya bertahan sehari – kita sedang berusaha membangun ruang berpikir yang kritis, konstruktif, dan bertahan lama untuk kemajuan bersama.
(red)
