Mataram, 9 Februari 2026 – Citra institusi kepolisian kembali mengalami benturan berat setelah seorang perwira tinggi, Kapolres Bima, bersama istrinya ditangkap oleh tim khusus dari Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam operasi yang telah direncanakan secara cermat. Penangkapan ini terjadi setelah adanya dugaan kuat bahwa mereka terlibat dalam praktik perlindungan terhadap jaringan narkoba kelas kakap, membuat publik kembali terkejut dan prihatin terhadap kasus yang melibatkan perwira tinggi yang seharusnya berada di garis depan dalam pemberantasan barang haram tersebut.
Penangkapan yang dilakukan pada hari ini mengguncang masyarakat luas, mengingat posisi Kapolres sebagai pemimpin kepolisian di wilayah Bima seharusnya menjadi contoh dalam penegakan hukum dan pemberantasan narkotika. Namun, dugaan keterlibatannya sebagai “backing” atau pelindung bagi gembong narkoba membuat kasus ini menjadi sangat serius. “Kita tidak menyangka bahwa seseorang yang berada di posisi strategis justru diduga menjadi bagian dari jejaring yang merusak masa depan generasi muda,” ujar seorang sumber dari Polda NTB yang tidak dapat disebutkan namanya saat memberikan keterangan awal kepada awak media.
Proses penanganan kasus ini telah melalui tahap penyelidikan mendalam selama beberapa minggu sebelum operasi penangkapan dilakukan. Tim khusus yang dibentuk oleh Polda NTB telah mengumpulkan berbagai bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak bersangkutan dengan jaringan narkoba yang beroperasi tidak hanya di wilayah Bima, melainkan juga beberapa daerah di sekitarnya. Dugaan perlindungan yang diberikan membuat jaringan tersebut dapat beroperasi dengan relatif leluasa, meskipun telah menjadi perhatian dalam beberapa waktu terakhir.
Setelah penangkapan dilakukan, tim penyidik segera melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang ditemukan di kediaman dan kendaraan yang digunakan oleh Kapolres beserta istrinya. Berbagai dokumen serta barang bukti lainnya berhasil diamankan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. “Kasus ini menunjukkan bahwa tidak ada jabatan atau pangkat yang dapat membuat seseorang kebal dari hukum. Kami akan melakukan proses hukum secara adil namun tegas, sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas seorang perwira tinggi dari Polda NTB saat memberikan penjelasan kepada awak media yang telah berkumpul di lokasi penangkapan.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan bukan hanya melanggar kode etik institusi kepolisian, melainkan juga menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi keamanan dan kesejahteraan rakyat. “Kejahatan narkoba bukan hanya masalah hukum semata, melainkan ancaman besar bagi masa depan bangsa dan generasi muda kita. Ketika aparat yang seharusnya menjadi penjaga justru terlibat di dalamnya, dampaknya akan semakin parah dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi,” tambah sumber dari Polda NTB.
Penangkapan ini sekaligus menjadi bukti bahwa pihak kepolisian memiliki komitmen yang kuat untuk membersihkan barisan sendiri dari elemen yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kejaksaan dan kepolisian. Langkah cepat yang diambil oleh Polda NTB juga menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran apa pun, tanpa memandang jabatan atau pangkat yang dimiliki oleh pelaku. “Kami akan terus melakukan penyelidikan hingga tuntas, untuk menemukan seluruh mata rantai yang terlibat dalam kasus ini dan memastikan tidak ada yang luput dari hukum,” tegas pihak berwenang.
Publik kini menunggu proses hukum yang akan berjalan dengan transparan dan adil. Banyak yang menyampaikan harapan agar kasus ini dapat menjadi contoh bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari hukum, termasuk aparat penegak hukum sendiri. Kejadian ini juga menjadi pengingat bahwa upaya membersihkan institusi dari dalam adalah hal yang penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara.
Beberapa aktivis masyarakat dan tokoh lokal juga menyampaikan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terkait sistem pengawasan dan pengendalian terhadap praktik-praktik yang dapat merusak integritas institusi kepolisian. Mereka berharap bahwa penanganan kasus ini akan dilakukan secara terbuka dan menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem yang ada agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.
(*)
