Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. H. Surya Wibawa, M.H., secara resmi mengikuti kegiatan Groundbreaking 442 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri yang dilaksanakan secara virtual pada hari Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan yang menjadi bagian dari gerakan nasional Polri dalam mendukung penguatan pelayanan pemenuhan gizi masyarakat secara terintegrasi dan berkelanjutan ini dipusatkan di Dapur SPPG Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dengan partisipasi serentak dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia yang juga melakukan groundbreaking SPPG masing-masing secara daring.
Acara virtual yang diadakan mulai pukul 09.00 WIB itu dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dan unsur Pejabat Pemerintah Daerah (Forkopimda) Kabupaten Rejang Lebong serta Provinsi Bengkulu. Di antara yang hadir secara langsung di lokasi pusat adalah Bupati Rejang Lebong H. Anwarudin, Auditor Madya TK III Polda Bengkulu AKBP Dedi Setiawan, Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP I Gede Arya Wijaya, Kapolres Rejang Lebong AKP Rizky Aditya, Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong H. Syamsul Arifin, Dandim Rejang Lebong Mayor Inf H. M. Nurul Huda, Kajari Rejang Lebong H. Zainal Abidin, para Pejabat Utama Polres Rejang Lebong, Bhayangkari Polres Rejang Lebong yang diwakili oleh Ketua Persatuan Bhayangkari Polri (Persit) Rejang Lebong, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Kepala SPPG Rejang Lebong Dra. Siti Nurhaliza.
Selain pihak-pihak di Rejang Lebong, kegiatan virtual ini juga diikuti oleh Kapolda dari berbagai provinsi di Indonesia, pejabat tinggi Mabes Polri yang menangani program gizi, serta perwakilan dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial yang menjadi mitra dalam program ini. Semua peserta terhubung melalui platform video konferensi yang memungkinkan interaksi langsung antara pihak pusat dan daerah, menciptakan suasana yang meriah dan penuh semangat meskipun dilakukan secara daring.
Groundbreaking 442 SPPG Polri ini menjadi tonggak awal penting dalam pembangunan dan penguatan infrastruktur pelayanan gizi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan alokasi 12 SPPG untuk seluruh kabupaten/kota di dalamnya. Setiap SPPG akan dibangun di lingkungan Markas Polres atau Polsek, yang dipilih karena memiliki akses yang mudah bagi masyarakat dan kemampuan untuk menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan menyusui.
Program SPPG Polri dirancang sebagai fasilitas yang menyediakan layanan pemenuhan gizi secara terpadu, termasuk penyediaan makanan sehat dan bergizi, edukasi gizi bagi masyarakat, pengecekan status gizi rutin, serta pengkoordinasian dengan lembaga terkait untuk menangani kasus kekurangan gizi. Setiap SPPG juga akan dilengkapi dengan peralatan memasak yang modern, ruang penataran, dan tenaga pendidik gizi yang telah dilatih khusus oleh Polri dan Kementerian Kesehatan.
Dalam pidatonya yang disampaikan secara virtual, Kapolda Bengkulu menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam program ini merupakan bukti nyata bahwa tugas aparat penegak hukum tidak hanya sebatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. “Polri tidak hanya ada untuk menjaga keamanan fisik, tapi juga berperan aktif dalam mendukung program-program strategis nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujar Irjen Pol Surya Wibawa.
Ia menambahkan bahwa masalah gizi adalah salah satu tantangan nasional yang perlu ditangani secara bersama-sama, karena kekurangan gizi atau gizi berlebih dapat mempengaruhi kesehatan, produktivitas, dan masa depan generasi muda. “Kita tidak dapat membangun negara yang kuat dan maju jika sebagian masyarakatnya menderita masalah gizi. Oleh karena itu, komitmen Polri untuk mendukung program pemenuhan gizi ini adalah wujud kontribusi kita dalam membangun bangsa yang lebih sejahtera,” tegas Kapolda Bengkulu.
Selain itu, Kapolda Bengkulu juga mengajak seluruh personel Polri di Bengkulu untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program SPPG. Ia menginstruksikan bahwa setiap Polres dan Polsek yang memiliki SPPG harus menjadikan fasilitas ini sebagai layanan publik yang terbuka dan ramah, serta bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga lokal untuk memastikan program berjalan efektif. “Personel Polri harus menjadi contoh dalam memprioritaskan gizi sehat dan menjadi motivator bagi masyarakat untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.
Di lokasi pusat di Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong H. Anwarudin menyampaikan kebahagiaan dan apresiasi terhadap program SPPG Polri yang akan dibangun di wilayahnya. Ia menyatakan bahwa program ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat Rejang Lebong, terutama kelompok yang rentan terhadap masalah gizi. “Kami sangat berterima kasih kepada Polri yang telah memilih Rejang Lebong sebagai lokasi pusat kegiatan groundbreaking ini. Ini adalah kebanggaan bagi kita semua, dan kami akan sepenuhnya mendukung pelaksanaan program SPPG di daerah ini,” ujar Bupati.
Auditor Madya TK III Polda Bengkulu AKBP Dedi Setiawan juga menambahkan bahwa program SPPG Polri telah melalui proses penilaian yang cermat dan sesuai dengan standar keuangan serta manajemen yang baik. “Kami akan memastikan bahwa pengelolaan dana dan pembangunan SPPG dilakukan dengan transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya benar-benar meraih masyarakat,” jelasnya.
Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP I Gede Arya Wijaya menjelaskan bahwa program 442 SPPG Polri ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Polri untuk berkontribusi pada pembangunan manusia Indonesia. “Setiap SPPG yang dibangun akan menjadi titik sentral pelayanan gizi di daerahnya, yang tidak hanya menyediakan makanan tapi juga mendidik masyarakat tentang pentingnya gizi sehat. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa,” ujarnya.
Program ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 10 persen anak di bawah umur di Indonesia masih menderita kekurangan gizi, sedangkan kasus gizi berlebih juga terus meningkat, terutama di daerah perkotaan. Dengan adanya SPPG Polri yang tersebar di seluruh wilayah, diharapkan angka tersebut dapat menurun secara signifikan dalam waktu 3-5 tahun ke depan.
Selain itu, SPPG Polri juga akan menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat. Dengan menyediakan layanan gizi yang bermanfaat, Polri diharapkan dapat semakin dekat dengan warga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. “Ini adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa Polri adalah teman dan sahabat masyarakat, yang selalu siap membantu dalam segala hal, termasuk masalah kesehatan dan gizi,” ujar Kapolres Rejang Lebong AKP Rizky Aditya.
Setelah pidato dan sambutan dari para pejabat, kegiatan dilanjutkan dengan acara groundbreaking seremonial di lokasi Dapur SPPG Rejang Lebong. Bupati Rejang Lebong, Kapolres Rejang Lebong, dan Kepala SPPG Rejang Lebong bersama-sama menusuk tanah pertama sebagai tanda awal proses pembangunan SPPG di daerah tersebut. Secara virtual, para Kapolda di berbagai provinsi juga melakukan acara serupa di lokasi masing-masing, menciptakan momen yang simbolis dan serentak di seluruh Indonesia.
Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama setempat, memohon agar pembangunan SPPG di seluruh Indonesia berjalan lancar dan program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Semua peserta juga berfoto bersama secara virtual, dengan layar yang menampilkan berbagai lokasi di seluruh Indonesia yang sedang melakukan groundbreaking serentak.
Kapolda Bengkulu dalam penutupannya menyampaikan harapan bahwa program SPPG Polri akan menjadi contoh kolaborasi yang baik antara lembaga negara dan masyarakat dalam menangani masalah nasional. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga Indonesia mendapatkan akses ke gizi yang cukup dan sehat. Bersama-sama, kita dapat mewujudkan generasi yang sehat, kuat, dan produktif untuk masa depan Indonesia,” tutup Irjen Pol Surya Wibawa dengan semangat yang penuh harapan.
Pembangunan SPPG di Provinsi Bengkulu diharapkan akan selesai dalam waktu 6 bulan ke depan, sehingga fasilitas ini dapat segera dioperasikan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Polri juga akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa program ini berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat.
(red)
