Semarang, 10 Januari 2026 – Polda Jawa Tengah menegaskan komitmen yang kuat untuk menindak tegas praktik penyelundupan komoditas pertanian ilegal yang berpotensi merugikan petani lokal dan membahayakan ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jateng Kombes Pol Djoko Julianto saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dalam kunjungan langsung untuk meninjau barang bukti bawang bombay ilegal di gudang penyimpanan kawasan Semarang Utara pada hari Sabtu (10/01/2026). Acara yang dihadiri oleh pejabat terkait dari Karantina Pertanian, Bea Cukai, serta unsur TNI-POLRI ini menjadi bukti nyata dari kerja sama lintas instansi dalam memberantas perdagangan komoditas pertanian ilegal yang dapat membahayakan ekosistem pertanian nasional.
PENGUNGKAPAN KASUS: 6 TRUK FUSO DENGAN 123 TON BAWANG BOMBAY ILEGAL
Kasus penyelundupan bawang bombay ilegal ini pertama kali diungkapkan oleh tim penyidik dari Reskrimsus Polda Jateng pada hari Jumat (02/01/2026) sekitar pukul 11.00 WIB di kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Berdasarkan informasi yang diterima dari laporan masyarakat dan hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak karantina, tim penyidik melakukan penyergapan terhadap enam unit truk fuso yang sedang dalam proses mengangkut komoditas yang dicurigai sebagai bawang bombay ilegal.
Setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kendaraan dan muatannya, petugas kepolisian berhasil mengamankan total 6.172 karung bawang bombay dengan berat keseluruhan mencapai 123 ton. Dari hasil identifikasi awal, komoditas tersebut tiba di Pelabuhan Tanjung Mas melalui kapal KM Dharma Kartika VII yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Namun setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen pengiriman yang diajukan oleh pihak pengirim, ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi aktual dari muatan yang diangkut, sehingga menduga bahwa komoditas tersebut masuk ke wilayah Indonesia tanpa melalui proses pemeriksaan karantina dan izin perdagangan yang sah.
“Pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja sama yang erat antara Polda Jateng dengan instansi terkait serta dukungan dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Pada tanggal 2 Januari 2026, tim kami berhasil menyergap enam unit truk fuso yang sedang mengangkut muatan bawang bombay yang dicurigai ilegal. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan bahwa total muatan mencapai 6.172 karung atau sekitar 123 ton. Saat ini proses penyidikan masih terus berjalan dengan penuh ketelitian untuk mengungkap seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku,” jelas Kombes Pol Djoko Julianto dalam keterangannya saat jumpa pers bersama Menteri Pertanian.
PROSES PENYIDIKAN: MENELUSURI ASAL USUL SAMPAI AKAR- AKARNYA
Menurut Kombes Pol Djoko Julianto, pihak kepolisian telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan kasus ini, termasuk enam orang pengemudi kendaraan pengangkut yang saat ini masih berstatus saksi dalam proses penyidikan. Tim penyidik juga sedang mendalami informasi terkait dengan asal usul sebenarnya dari bawang bombay tersebut, jalur distribusi yang direncanakan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab baik dari sisi pengirim, penyedia izin palsu (jika ada), hingga pihak yang berencana memasarkan komoditas ilegal tersebut ke pasaran.
“Kami telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini, termasuk para pengemudi truk yang mengaku tidak mengetahui bahwa muatan yang mereka angkut merupakan komoditas ilegal. Saat ini kami sedang melakukan koordinasi intensif dengan instansi terkait seperti Karantina Pertanian, Bea Cukai, dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mendapatkan data dan informasi tambahan yang dapat membantu dalam proses penyidikan. Kami berkomitmen untuk membongkar seluruh jaringan yang terlibat dalam penyelundupan ini sampai ke akar-akarnya,” tambahnya.
Dirreskrimsus Polda Jateng juga menjelaskan bahwa barang bukti bawang bombay ilegal saat ini diamankan di gudang penyimpanan yang telah disiapkan khusus oleh pihak Polda Jateng di kawasan Semarang Utara. Mengingat sifat komoditas pertanian yang mudah rusak dan berpotensi membawa penyakit atau hama yang berbahaya, pihak kepolisian bersama dengan instansi terkait akan melakukan proses pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi apakah bawang bombay tersebut mengandung bakteri, jamur, atau hama yang tidak terdapat di Indonesia. Setelah melalui proses hukum dan mendapatkan penetapan resmi dari pengadilan, seluruh barang bukti tersebut akan dimusnahkan secara aman untuk mencegah risiko penyebaran penyakit atau peredaran di pasaran.
“Karena sifatnya yang mudah rusak dan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan jika masuk ke ekosistem pertanian nasional, kami telah menempatkan barang bukti di gudang penyimpanan yang memenuhi standar keamanan dan kesehatan. Nantinya setelah melalui proses pemeriksaan laboratorium dan mendapatkan penetapan dari pengadilan, seluruh bawang bombay ini akan dimusnahkan dengan cara yang aman dan tidak membahayakan lingkungan,” imbuh Kombes Pol Djoko Julianto.
MENKESPERTAN: PENYELUNDUPAN BERBAHAYA LEBIH DARI NILAI MATERI
Dalam sesi jumpa pers yang diadakan setelah meninjau barang bukti, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pengungkapan kasus penyelundupan bawang bombay ilegal ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk melalui kanal khusus “Lapor Pak Amran” yang telah disiapkan oleh Kementerian Pertanian untuk menerima informasi terkait dengan praktik perdagangan komoditas pertanian ilegal atau aktivitas yang membahayakan ketahanan pangan nasional. Setelah menerima laporan tersebut, pihak Kementerian Pertanian segera melakukan koordinasi lintas instansi dengan unsur TNI, POLRI, Karantina Pertanian, dan Bea Cukai untuk melakukan tindakan penindakan yang cepat dan tepat.
“Totalnya kita mengamankan 6.172 karung atau sekitar 123 ton bawang bombay ilegal. Tapi yang paling penting bukan jumlahnya yang besar atau kecil. Dalam dunia pertanian, satu ton atau seribu ton sama saja bahayanya kalau komoditas tersebut membawa penyakit atau hama yang tidak ada di Indonesia. Oleh karena itu, kasus seperti ini harus ditindak tegas dan dibongkar sampai akar-akarnya – siapa pun yang terlibat tidak boleh lolos dari hukum,” tegas Menteri Pertanian dengan suara yang tegas dan penuh komitmen.
Menurutnya, bawang bombay ilegal yang masuk tanpa melalui proses pemeriksaan karantina yang ketat memiliki risiko sangat tinggi membawa berbagai jenis bakteri dan jamur berbahaya yang belum pernah ada di ekosistem pertanian Indonesia. Jika komoditas tersebut berhasil beredar di pasaran dan kemudian kontak dengan tanaman pertanian lokal, dapat menyebabkan wabah penyakit yang dapat menghancurkan hasil panen petani lokal dan memberikan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara serta merusak ketahanan pangan nasional.
“Kelihatannya ini hanya enam truk dengan muatan bawang bombay, tapi dampak yang dapat ditimbulkan jika mereka membawa penyakit jauh lebih besar daripada nilai materinya. Bakteri atau jamur yang masuk bisa menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah pertanian di Indonesia dan menghancurkan komoditas bawang bombay lokal yang telah menjadi mata pencaharian banyak petani. Ini yang paling berbahaya dan menjadi alasan utama mengapa kita harus menindak tegas setiap bentuk penyelundupan komoditas pertanian ilegal,” jelas Menteri Andi Amran Sulaiman.
POLDA JATENG: SINERGI DENGAN SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN UNTUK JAGA KETAHTANAN PANGAN
Menanggapi upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan instansi terkait, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa Polda Jateng berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat serta petani lokal dari peredaran komoditas pertanian ilegal. Menurutnya, kasus penyelundupan seperti ini tidak hanya merugikan ekonomi negara tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem pertanian nasional.
“Polda Jawa Tengah akan selalu menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat terkait dengan praktik penyelundupan atau perdagangan komoditas ilegal dengan penuh profesionalisme dan transparansi. Kami memahami bahwa menjaga ketahanan pangan nasional adalah tanggung jawab bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak – pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi yang erat antara ketiga pihak ini menjadi kunci utama dalam mencegah dan memberantas praktik penyelundupan yang merugikan bangsa,” pungkas Kombes Pol Artanto.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus aktif berperan dalam menjaga keamanan dan ketahanan pangan nasional dengan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang terkait dengan perdagangan komoditas pertanian ilegal melalui kanal yang telah disiapkan oleh pihak berwenang. Dengan kerja sama yang erat dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, diharapkan kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal dapat ditekan secara signifikan dan petani lokal serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan dapat terlindungi dari risiko yang ditimbulkan oleh komoditas ilegal tersebut.
HARAPAN KEDEPAN: MEMPERKUAT SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN PERDAGANGAN PERTANIAN
Sebagai tindak lanjut dari pengungkapan kasus ini, pihak Polda Jateng bersama dengan Kementerian Pertanian dan instansi terkait akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian dan pengawasan perdagangan komoditas pertanian di pelabuhan-pelabuhan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi titik lemah dalam sistem pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan serta menyusun langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memperkuat sistem pengendalian sehingga kasus serupa tidak terulang di masa depan.
Selain itu, pihak Kementerian Pertanian juga akan meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sektor pertanian tentang pentingnya membeli dan menjual komoditas pertanian yang berasal dari sumber yang sah dan telah melalui proses pemeriksaan karantina yang ketat. Sosialisasi ini akan dilakukan melalui berbagai kanal termasuk media massa, lokakarya dengan petani dan pengusaha, serta penyebaran materi edukatif yang menjelaskan risiko yang ditimbulkan oleh komoditas pertanian ilegal.
“Kita tidak hanya fokus pada penindakan setelah kasus terjadi, tetapi juga akan melakukan berbagai upaya preventif untuk memperkuat sistem pengendalian dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita ingin memastikan bahwa setiap komoditas pertanian yang beredar di pasaran Indonesia adalah aman, sehat, dan berasal dari sumber yang sah, sehingga dapat melindungi kepentingan petani lokal dan menjaga ketahanan pangan nasional yang menjadi pondasi kemakmuran negara,” tambah Menteri Pertanian dalam penutupannya.
Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak dan kerja sama yang erat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan kasus penyelundupan komoditas pertanian ilegal dapat dihilangkan secara bertahap dan Indonesia dapat membangun sistem pertanian yang kuat, mandiri, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh rakyatnya dengan baik.
(red)
