JAKARTA – Para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan terus bekerja keras untuk membantu memulihkan layanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, dengan peran yang dianggap krusial untuk mendorong proses pemulihan pascabencana berlangsung lebih cepat. Penguatan dukungan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama berbagai pihak dalam menangani dampak bencana dan memulihkan kondisi daerah terdampak.
Pengumuman ini disampaikan pada Senin (5/1/2026), dengan penekanan bahwa indikator keberhasilan pemulihan daerah terdampak bencana diukur dari tiga aspek utama. Pertama, berjalannya fungsi pemerintahan secara normal sesuai dengan standar layanan publik. Kedua, tersedianya dan terkoneksinya sarana publik seperti jalan raya, jembatan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya. Ketiga, kembalinya aktivitas perekonomian masyarakat yang menjadi tulang punggung kehidupan sehari-hari di daerah terdampak.
Dalam konteks pemulihan tersebut, pihak terkait mengapresiasi kiprah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memberikan berbagai bentuk bantuan dan dukungan kepada daerah terdampak bencana di Aceh Tamiang. Upaya dari kedua kementerian tersebut dinilai telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses pemulihan dan membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas normal.
Secara khusus, apresiasi juga diberikan kepada langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian UMKM dalam mendampingi pelaku usaha yang terdampak bencana. Melalui program pendampingan intensif yang mencakup penyediaan akses modal, pelatihan manajemen usaha pascabencana, serta fasilitasi pemulihan sarana produksi, berbagai jenis usaha mulai menunjukkan tanda pemulihan. Aktivitas pasar tradisional, warung, toko kelontong, hingga restoran di sejumlah wilayah Aceh Tamiang telah mulai kembali beroperasi dan melayani masyarakat.
Keberadaan para praja IPDN di Aceh Tamiang memiliki dua tujuan utama. Selain membantu pemulihan layanan publik di berbagai bidang seperti administrasi pemerintahan, pengelolaan data masyarakat, dan koordinasi bantuan, para praja juga diharapkan dapat memberikan dukungan moril bagi jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tamiang dalam menjalankan tugasnya. Kemendagri juga menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan pascabencana bersama pemerintah daerah (Pemda) setempat, baik dalam bentuk sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun bantuan teknis yang diperlukan.
Selain itu, pihak terkait menyampaikan bahwa apabila proses pemulihan di Aceh Tamiang berlangsung dengan cepat dan menunjukkan perkembangan yang memuaskan, tidak menutup kemungkinan para praja akan ditugaskan ke daerah lain di Provinsi Aceh yang juga terdampak bencana. Beberapa daerah yang menjadi calon lokasi penugasan selanjutnya antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Kabupaten Gayo Lues. Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmen Kemendagri bersama seluruh komponen bangsa untuk terus mendukung upaya pemulihan pascabencana dan memastikan bahwa tidak satu daerah pun dibiarkan sendiri dalam menghadapi konsekuensi dari bencana alam.
“Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas pada masa darurat, tetapi juga berkelanjutan hingga daerah benar-benar pulih dan mampu kembali menjalankan fungsi pemerintahan serta aktivitas masyarakat dengan mandiri. Keberadaan praja IPDN menjadi bagian dari upaya membangun kapasitas pemerintah daerah dalam menangani berbagai tantangan pascabencana,” demikian penegasan terkait peran strategis para praja dalam proses pemulihan.
(*)
