Tuban, Jawa Timur – Kasus dugaan salah tangkap yang menimpa Muhammad Rifai alias Radit (31) di Tuban, semakin memanas dan memicu gelombang protes dari masyarakat. Bukan hanya soal salah tangkap, namun juga dugaan penyiksaan yang dialami Radit saat berada di tangan oknum anggota Polres Tuban. Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum, namun juga tragedi kemanusiaan yang mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia.
Jeritan Radit: Kisah Pilu di Balik Jeruji Besi
Radit, dengan mata berkaca-kaca, menceritakan pengalaman mengerikan yang dialaminya. Ia mengaku ditangkap secara brutal oleh sejumlah anggota yang mengaku dari Unit Jatanras Satreskrim Polres Tuban. Tanpa surat perintah yang jelas, ia dituduh melakukan pencurian semangka, sebuah tuduhan yang ia bantah keras.
“Saya disiksa, dipukuli, ditendang, dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Saya diperlakukan seperti binatang,” ujar Radit dengan suara bergetar, menahan tangis.
Propam Polda Jatim: Antara Harapan dan Keraguan
Divpropam Polda Jatim kini tengah melakukan penyelidikan intensif terhadap kasus ini. Namun, sebagian masyarakat Tuban merasa skeptis dan meragukan independensi Propam. Mereka khawatir, kasus ini akan ditutupi-tutupi dan para pelaku penyiksaan akan lolos dari jerat hukum.
“Kami berharap Propam Polda Jatim bertindak profesional dan tidak melindungi anggotanya yang bersalah. Keadilan harus ditegakkan, meskipun langit runtuh,” ujar seorang tokoh masyarakat Tuban dengan nada tegas.
IPTU Siswanto: Ironi di Balik Kata-Kata
Kasi Humas Polres Tuban, IPTU Siswanto, hanya bisa memberikan pernyataan singkat dan normatif. Ia menyatakan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada Divpropam Polda Jatim dan enggan memberikan komentar lebih lanjut.
Pernyataan IPTU Siswanto justru menimbulkan ironi. Di satu sisi, ia menyerahkan kasus ini kepada Propam, namun di sisi lain, ia seolah-olah ingin mencuci tangan dan lepas dari tanggung jawab.
Masyarakat Tuban: Bersatu Melawan Ketidakadilan!
Masyarakat Tuban kini bersatu padu, menuntut keadilan bagi Radit dan keluarganya. Mereka menggelar aksi demonstrasi, memasang spanduk dan baliho, serta menyebarkan informasi tentang kasus ini melalui media sosial.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Kami akan terus berjuang sampai keadilan ditegakkan dan para pelaku penyiksaan dihukum seberat-beratnya,” ujar seorang aktivis HAM di Tuban.
Momentum Revolusi Mental: Saatnya Polri Berbenah!
Kasus dugaan salah tangkap dan penyiksaan di Tuban ini menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan revolusi mental. Polri harus berbenah diri secara menyeluruh, mulai dari rekrutmen, pendidikan, hingga pengawasan terhadap anggotanya.
Polri harus menjadi lembaga yang profesional, humanis, dan dicintai oleh masyarakat. Bukan justru menjadi sumber ketakutan dan trauma.
Kasus ini masih terus bergulir dan menyimpan banyak misteri. Akankah keadilan berpihak pada Radit dan masyarakat Tuban? Akankah Polri mampu melakukan revolusi mental dan memulihkan citranya yang telah tercoreng? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya!
(red)
