JAKARTA – Kepala Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Tentara Nasional Indonesia (Kababinkum HAM TNI), Laksda TNI Farid Ma’ruf, S.H., M.H., didampingi oleh sejumlah Kepala Bidang di lingkungan Babinkum HAM TNI, melaksanakan kunjungan silaturahmi (courtesy call) ke Kepala Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama) Laksda TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H., pada hari Senin (12/1/2026) di Markas Pengadilan Militer Utama yang berlokasi di Pulogebang, Jakarta Timur. Kedatangan rombongan Babinkum HAM TNI disambut langsung oleh Kadilmiltama beserta Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama (Wakadilmiltama) dan jajaran staf Pengadilan Militer Utama Jakarta, dalam suasana yang hangat dan penuh keakraban.
Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB ini memiliki tujuan utama untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Babinkum HAM TNI dan Pengadilan Militer Utama, sekaligus memperkuat koordinasi serta sinergi dalam pelaksanaan penegakan hukum di lingkungan TNI. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam tersebut, kedua pihak saling bertukar pandangan mendalam terkait dinamika situasi wilayah saat ini dan perkembangan penanganan berbagai perkara hukum militer, dengan menitikberatkan pentingnya kolaborasi yang erat antara Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dan Perwira Penyerah Perkara (Papera).
Dalam sambutannya, Kababinkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf menyampaikan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk nyata dari komitmen bersama untuk membangun sistem hukum militer yang lebih kuat, profesional, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Perkembangan lingkungan keamanan dan hukum di negara ini mengharuskan kita untuk terus meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait. Babinkum HAM TNI sebagai lembaga yang bertugas membina hukum dan HAM di lingkungan TNI sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pengadilan Militer Utama dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sistem hukum militer yang baik tidak hanya menjadi landasan untuk menjaga disiplin dan profesionalisme anggota TNI, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab institusi terhadap masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa setiap proses hukum yang berjalan di lingkungan militer dapat menjadi contoh bagi sistem hukum nasional, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” jelas Laksda TNI Farid Ma’ruf.
Merespons hal tersebut, Kadilmiltama Laksda TNI Ismu Edy Aryanto menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan oleh rombongan Babinkum HAM TNI. Menurutnya, sinergi antara kedua lembaga sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perkara hukum militer dapat ditangani dengan tepat, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan menghasilkan putusan yang berkeadilan. “Pengadilan Militer Utama selalu berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme. Kerjasama yang erat dengan Babinkum HAM TNI akan membantu kita dalam memahami lebih dalam dinamika perkembangan hukum dan HAM, sehingga penanganan perkara dapat lebih optimal,” ucapnya.
Selama pertemuan, kedua pihak juga membahas beberapa poin penting terkait penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum militer, penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum militer, serta peningkatan sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan putusan pengadilan militer. Selain itu, juga dibahas mengenai strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum militer, agar dapat menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin muncul dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi TNI.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut untuk mendampingi Kadilmiltama adalah Wakadilmiltama Brigjen TNI Farida Faisal, S.H., M.H., serta sejumlah Anggota Pengadilan Khusus Pengadilan Militer Utama (Angpok Kimiltama) yaitu Marsma TNI Evi Zuraidah, S.H., M.H., Laksma TNI Tuti Kiptiani, S.H., M.H., dan Brigjen TNI Dr. Esron Sinambela, S.H., M.H. Juga hadir sebagai Panitera Pengadilan Militer Utama, Brigjen TNI Ida Yanti, S.H., M.H., yang turut berperan aktif dalam diskusi.
Sementara itu, rombongan dari Babinkum HAM TNI yang mengikuti kunjungan ini terdiri dari Kepala Bidang Pembinaan Keadilan dan Perlindungan Hukum Prajurit (Kabid Badkumpid), Kepala Bidang Pembinaan Tata Hukum dan Tata Usaha Peradilan Militer (Kabid Gakkum), serta Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Masyarakat dan Penyebarluasan Informasi Hukum (Kabid Pers) Babinkum HAM TNI. Setiap Kepala Bidang juga menyampaikan paparan terkait bidang tugas masing-masing dan mengusulkan beberapa poin kerja sama yang dapat dilaksanakan secara konkret dalam waktu dekat.
Kegiatan courtesy call ini ditutup dengan penandatangan buku tamu dan sesi foto bersama, yang mencerminkan soliditas serta kebersamaan antar institusi. Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang intensif dan akan segera menyusun rencana kerja bersama yang rinci untuk mewujudkan berbagai poin kerja sama yang telah disepakati dalam pertemuan ini.
“Kunjungan ini bukan hanya sebatas silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat sistem hukum militer yang profesional, transparan, berkeadilan, dan menjunjung tinggi nilai HAM. Kita akan terus bergerak bersama untuk membawa sistem hukum militer Indonesia ke level yang lebih baik,” pungkas Laksda TNI Farid Ma’ruf pada akhir kegiatan.
Saat ini, kedua lembaga sedang dalam tahap persiapan untuk menyelenggarakan lokakarya bersama terkait penyempurnaan pedoman penanganan perkara hukum militer yang berkaitan dengan HAM, yang diharapkan dapat dilaksanakan pada bulan Februari 2026 mendatang.
(red)
